Tantangan Kebijakan Publik Di Indonesia

Program Studi Magister Ekonomi Terapan FEB UNPAD kembali menggelar webinar yang terbuka untuk umum. Webinar yang sekaligus kuliah umum ini mengundang Dr. Guspika, Kepala Pusbindiklatren Bappenas sebagai narasumber. Adapun tema yang dibawakan dalam webinar ini adalah “Tantangan Kebijakan Publik Di Indonesia“. Webinar ini meliputi 3 program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD, yaitu Ilmu Ekonomi (strata 1), Magister Ilmu ekonomi dan Magister Ekonomi Terapan (strata 2).

Dalam studi kebijakan, hal yang fundamental yang mesti diperhatikan bahwasanya dalam merumuskan sebuah kebijakan perlu adanya pertimbangan dan analisis-analisis yang mendalam sebelum sebuah kebijakan itu dilahirkan. Kebijakan publik adalah tentang bagaimana suatu regulasi bisa mencakup kemaslahatan bagi banyak orang, walaupun dalam hal ini tidak ada kebijakan tanpa adanya pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut.
Pada alur pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama banyak sekali faktor yang menghambat dalam pengimplementasiannya. Ini merupakan tantangan kita bersama yang terlebih khususnya pemerintah sebagai pemangku jabatan dalam yang memiliki wewenang lebih terkait hal ini.

Dilahirkannya sebuah kebijakan memang memungkinkan adanya polemik yang timbul sebabnya. Melahirkan sebuah kebijakan memang bukanlah sebuah hal yang mudah, bahkan untuk melahirkan kebijakan di tingkat lokal saja begitu rumit, apalagi pada tingkatan yang luas.

Hal tersebut butuh pertimbangan yang matang, karena berkenaan dengan kelompok sasaran serta daerah cakupan yang besar. Perlu diakui bahwa dalam berbagai proses kebijakan publik selalu akan hadirnya kemungkinan distingsi dengan apa yang diharapkan.
Pada dasarnya, terjadinya kegagalan suatu kebijakan disebabkan oleh 2 (dua) hal. Pertama karena suatu kebijakan tersebut tidak diimplementasikan, dan kedua telah diimplementasikan namun gagal atau tidak berhasil. Hal ini terjadi dimungkinkan oleh adanya bargaining politik, tidak adanya kordinasi yang kuat antara pihak terkait, karena tidak menguasai permasalahan, atau oleh berbagai faktor lainnya.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dipilih dan diputuskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat dengan tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih bermutu (quality livelihood) dan terjadi keadaban publik (public civility). Dr. Guspika menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan reaksi atau respon dari pemerintah terhadap kejadian dunia luar baik itu kebutuhan masyarakat atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dilihat dari perspektif masalah, Dr. Guspika menjelaskan bahwa permasalahan yang harus dihadapi/diperhatikan pemerintah terbagi menjadi existing problem, emerging problem dan anticipating problem. Lebih lanjut dijelaskan tantangan yang dihadapi dalam kebijakan publik tidak hanya pada masalah implementasi saja melainkan pada semua tahapan mulai dari perumusan sampai ke evaluasi kebijakan publik.

Dalam proses kebijakan publik ada 3 bagian penting yaitu sumber kebutuhan kebijakan, pelaku kebijakan, proses kebijakan dan rencana pembangunan. Dr. Guspika menjelaskan masyarakat sipil, media dan akademisi dapat memberikan kontribusi pada kebijakan publik melalui penelitian yang dipublikasikan, pengetahuan tentang landasan teori yang relevan ataupun melalui tulisan-tulisan di media yang bisa memberikan kritik atau saran akan kebijakan pemerintah yang telah, sedang maupun akan dilaksanakan.

PermenPANRB (2019) menjelaskan siklus kebijakan dan perencanaan pembangunan meliputi identifikasi masalah/isu strategis, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi dan legitimasi kebijakan rencana pembangunan, implementasi rencana pembangunan sampai pada akhirnya evaluasi pelaksanaan rencapa pembangunan yang dapat digunakan sebagai dasar penentapan agenda kebijakan perencanaan pembangunan berikutnya. “Pada saat implementasi kebijakan/perencanaan pembangunan diperlukan pemantauan dan pengendalian” kata Dr. Guspika.

Dokumen kebijakan ada beberapa macam, yaitu policy study, policy analysis, social science. Bagi pimpinan instansi, sebuah dokumen kebijakan diharapkan betul-betul menjadi alat untuk pengambilan keputusan untuk dilaksanakan. Lebih lanjut, seorang analisis kebijakan dalam memberikan rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada bukti, data, fakta atau hasil-hasil penelitian sebelumnya sehingga pengambil keputusan tidak salah.

Dr. Guspika menyebutkan beberapa tantangan kebijakan publik di Indonesia yaitu, kesalahan mengidentifikasi solusi sebagai masalah, tidak dapat membedakan gejala dari akar masalah, belum adanya petunjuk pelaksanaan kebijakan dan masalah anggaran.

Tantangan utama pemerintah Indonesia saat ini adalah bagaimana membuat pilihan-pilihan kebijakan sebanyak mungkin yang bermanfaat dan relevan yang dapat menjadi solusi dari penyelesaian masalah dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.